Indonesia harap penundaan implementasi EUDR untuk petani kecil

- Jurnalis

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Harapan kami untuk solusi konkret dari Ad Hoc JTF seperti penundaan implementasi EUDR untuk petani kecil.

Jakarta (Rumah Bicara) – Staf Ahli Menteri Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Musdhalifah Machmud berharap ada  penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) bagi petani kecil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harapan kami untuk solusi konkret dari Ad Hoc JTF seperti penundaan implementasi EUDR untuk petani kecil,” kata Musdhalifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Harapan tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-2 Ad Hoc Joint Task Force (JTF) mengenai European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang diadakan pada 2 Februari 2024 di Putrajaya, Malaysia.

Baca juga: DMSI ungkap ada 179 produk turunan sawit di Indonesia selama 16 tahun

Musdhalifah mengatakan bahwa dengan saling memahami dan menghormati, Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dapat memahami dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa mereka menaati prinsip-prinsip keberlanjutan berdasarkan peraturan mereka (pemerintah Indonesia) sendiri, berdasarkan prinsip-prinsip Common but Differentiated Responsinilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

Sementara itu, Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker menegaskan kembali komitmen UE untuk bekerja sama dengan Indonesia dan Malaysia untuk memastikan implementasi yang lancar dari EUDR, khususnya dalam memastikan bahwa petani kecil dalam semua sektor komoditas yang relevan tetap termasuk dalam rantai pasok bebas hukum dan deforestasi ke Uni Eropa.

Dia menyambut baik komitmen Malaysia dan Indonesia untuk mengembangkan sistem pelacakan yang ketat dan untuk memperkuat sistem sertifikasi masing-masing berdasarkan analisis bersama atas ketidaksesuaian dengan persyaratan EUDR, dan menantikan diskusi mengenai pemetaan hutan dengan tujuan mengembangkan peta hutan nasional menggunakan definisi hutan FAO.

Baca Juga :  Erick Thohir: Sinergi antarpihak untuk mempermudah pembiayaan UMKM

Baca juga: OJK dorong pencarian skema baru pembiayaan kelapa sawit di Sumsel

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal A. Lukman mengatakan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan lima jalur kerja yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang implementasi regulasi dan aspek inti dari EUDR.

Pada poin pertama hal yang dibahas yakni inklusivitas petani kecil dalam rantai pasok, tantangan yang dihadapi oleh petani kecil dan solusi yang diusulkan dibahas.

Kedua yakni skema sertifikasi yang relevan (implementasi wajib), diskusi difokuskan pada analisis kesenjangan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) dan cara mengatasi kesenjangan ini untuk memungkinkan kepatuhan terhadap regulasi EUDR.

Ketiga yaitu pelacakan, Sistem Manajemen Cerdas Sawit Malaysia (SIMS) yang dikembangkan oleh Badan Kelapa Sawit Malaysia, dan e-MSPO oleh Dewan Sertifikasi Kelapa Sawit Malaysia, dipresentasikan untuk menunjukkan alat nasional Malaysia untuk meningkatkan manajemen rantai pasok, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan regulasi di industri minyak kelapa sawit.

Keempat yakni data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan, pertemuan fokus pada kemajuan yang telah dicapai oleh UE pada Observatorium deforestasi dan degradasi hutan.

Kelima yakni Perlindungan Data Pribadi membahas kekhawatiran Indonesia dan Malaysia khususnya pada data geolokasi. Ditekankan bahwa kedua negara melarang berbagi data khususnya tentang kepemilikan tanah dan informasi geospasial.

Baca juga: Kaltim dukung hilirisasi industri sawit nasional

Pertemuan ini merupakan kali kedua yang diadakan enam bulan setelah pertemuan pertama pada 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia.

Kemajuan dan pencapaian dari hasil pertemuan tersebut akan menjadi masukan untuk pertemuan ke-3 Ad Hoc JTF, yang direncanakan akan dilaksanakan pada September 2024 di Brussels, Belgia.

Baca Juga :  Menteri ATR tindaklanjuti redistribusi tanah pelepasan kawasan hutan

Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh perwakilan dari Malyaia, Indonesia, dan Komisi Eropa yakni Wakil Sekretaris Jenderal (Perkebunan & Komoditas) Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia Dato’ Zailani Bin Haji Hashim, Staf Ahli Menteri Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Musdhalifah Machmud, dan Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa (EC) Astrid Schomaker.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan resmi dan pemangku kepentingan dari lima industri komoditas yang relevan dalam EUDR, yaitu minyak kelapa sawit, karet, kakao, kayu, dan kopi. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Dewan Negara Produsen Minyak Sawit atau Council or Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © Rumah Bicara 2024

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

Israel membangun lebih dari 3.300 unit pemukiman di Tepi Barat
Menko Luhut bidik Pulau Samosir jadi destinasi wisata premium
Kemenkop UKM: Penegakan hukum impor pakaian bekas harus makin ketat
Pemerintah targetkan Prakerja diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut sasar 1.003 KPM
Banjir wisatawan, pengelola Gili Tramena diminta jaga sapta pesona
VICI bawa produk perkakas profesional di IIMS harga mulai Rp1 jutaan
Bali dapat tambahan kuota 250 ribu elpiji subsidi 3 kg

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 03:34 WIB

Israel membangun lebih dari 3.300 unit pemukiman di Tepi Barat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 01:33 WIB

Kemenkop UKM: Penegakan hukum impor pakaian bekas harus makin ketat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 00:32 WIB

Pemerintah targetkan Prakerja diikuti 1,148 juta peserta tahun ini

Jumat, 23 Februari 2024 - 23:30 WIB

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut sasar 1.003 KPM

Jumat, 23 Februari 2024 - 22:30 WIB

Banjir wisatawan, pengelola Gili Tramena diminta jaga sapta pesona

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:29 WIB

VICI bawa produk perkakas profesional di IIMS harga mulai Rp1 jutaan

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:28 WIB

Bali dapat tambahan kuota 250 ribu elpiji subsidi 3 kg

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:26 WIB

Keraton Surakarta berharap revitalisasi sasar bangunan dalam

Berita Terbaru