Ombudsman: Bantuan beras harus berkala untuk jaga kestabilan harga

- Jurnalis

Sabtu, 18 November 2023 - 01:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Rumah Bicara) – Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa bantuan pangan beras harus dilakukan pemerintah secara berkala dan konsisten demi menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Kalau kita itu konsekuen, komitmen bahwa bantuan terhadap warga miskin itu secara disiplin tepat waktu dikeluarkan setiap bulan, sehingga pasar itu nanti sudah menyesuaikan sendiri,” kata Yeka dalam paparan media di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada beberapa tahun lalu, kata Yeka, pemerintah mengubah penyaluran bansos dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kemudian dari BPNT berubah menjadi bantuan tunai. Yeka berharap bantuan beras pemerintah ke depannya dapat konsisten karena perubahan skema bantuan beras itu turut menyebabkan fluktuasi harga pangan utama itu.

Dia juga berharap pemerintah dapat mengeluarkan bantuan beras setiap bulan, namun tetap mempertimbangkan kembali mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP).

Sementara itu, pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai bahwa bantuan beras oleh pemerintah telah menambah pasokan dan stok. Namun di sisi lain, penyaluran bantuan beras pemerintah itu juga turut menekan harga beras dan gabah di tingkat petani.

Dwi menyarankan agar bantuan beras cukup digelontorkan pemerintah hingga Februari 2024. Alasannya, menurut dia, produksi beras diperkirakan surplus pada Maret-April 2024.

“Saran saya maksimum sampai bulan Februari. Kenapa? Karena Maret sudah surplus. Perhitungan saya minggu keempat bulan Maret itu sudah puncak panen raya, di April, sehingga hentikan bansos maksimum bulan Februari,” kata Dwi.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan bantuan pangan beras tambahan untuk akhir 2023 dan awal 2024. Pada awalnya, bantuan beras tahap kedua dijalankan dari September hingga November 2023, kemudian diperpanjang hingga Desember 2023.

Baca Juga :  Hipmi: Perusahaan rintisan perlu masuk ke ekosistem yang tepat

Kemudian pada rapat bersama sejumlah Menteri pada Senin (6/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan beras hingga Juni 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
COPYRIGHT © Rumah Bicara 2023

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

Realisasi belanja produk lokal oleh Kemenhub lampaui target
KAI Daop 8 Surabaya kampanyekan hati-hati di jalur ganda
PGN unggulkan kompetensi dan adaptasi digital dalam pengelolaan SDM
Sekretaris Menteri: BUMN harus inklusif bagi mitra domestik dan global
Pelni sediakan akomodasi terapung gratis dukung Hari Nusantara 2023
Pemerintah dan pebisnis kolaborasi penanganan polusi udara
Kementerian BUMN apresiasi 49 mitra berkinerja terbaik sepanjang 2022
PLN galang kolaborasi global dukung pendanaan transisi energi di RI

Berita Terkait

Rabu, 6 Desember 2023 - 08:02 WIB

Roket komersial China CERES-1 Y9 kirim satelit baru ke orbit senja

Rabu, 6 Desember 2023 - 06:00 WIB

KKP gandeng perusahaan China bangun budi daya udang terintegrasi

Rabu, 6 Desember 2023 - 05:00 WIB

China peringatkan pemimpin Taiwan bahwa reunifikasi tak dapat berhenti

Rabu, 6 Desember 2023 - 03:59 WIB

Penggembalaan ilmiah tingkatkan hasil panen dan kualitas lingkungan

Rabu, 6 Desember 2023 - 02:57 WIB

Mantan duta besar AS untuk Bolivia didakwa jadi mata-mata Kuba

Rabu, 6 Desember 2023 - 01:56 WIB

China tingkatkan upaya pengendalian penyakit di lingkungan sekolah

Rabu, 6 Desember 2023 - 00:55 WIB

China serukan untuk tingkatkan kesadaran terhadap vaksinasi influenza

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:54 WIB

Penggunaan lahan konstruksi China turun 18,9 persen

Berita Terbaru