Pengamat: Perbaiki transportasi publik sebelum naikkan pajak motor BBM

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 15:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma

Jakarta (Rumah Bicara) – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan perlu ada upaya untuk memperbaiki transportasi publik sebelum pemerintah mengeluarkan rencana untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin (BBM).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya ketika dihubungi Rumah Bicara di Jakarta, Senin.

Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata itu.

Djoko mengemukakan, pemerintah perlu belajar dari Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, yang sudah menggunakan kendaraan listrik (electric vehicle) sejak 2007 untuk bermobilitas akibat keterbatasan akses BBM.

Pada 2018, setidaknya ada sebanyak 1.280 motor listrik yang berlalu-lalang dan digunakan oleh penduduk Agats. Jarang atau bahkan hampir tidak ada penduduk yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar bensin. Motor dengan BBM biasanya hanya digunakan oleh pihak kepolisian, sedangkan kendaraan berupa mobil hanya dipakai oleh rumah sakit dalam bentuk ambulans atau mobil pemerintah.

Saat ini sudah ada lebih dari 4.000 unit kendaraan listrik. Menariknya, tidak ada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), meskipun mayoritas menggunakan motor listrik. Masyarakat masih mengisi daya motor listrik mereka di rumah masing-masing.

Penggunaan motor listrik di Agats dikategorikan sebagai sepeda sehingga para pemiliknya tidak perlu memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun surat izin mengemudi (SIM). Penggunaan motor listrik di sana hanya membayar retribusi ke pemda setempat berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu ada juga Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perbub No. 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Baca Juga :  Pemkot Lhokseumawe gerakkan petani lokal tanam bawang merah

“Kota Agats sudah memberikan contoh suatu wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM tidak selalu mempertahankan tetap menggunakan kendaraan motor bakar. Kita punya kearifan lokal yang bisa ditiru, jangan semuanya berdasarkan standar Jakarta,” kata Djoko.

Sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat.

Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

Belakangan, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Baca juga: Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM

Baca juga: YLKI usul hapus pajak kendaraan dan dialihkan saat pembelian BBM

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © Rumah Bicara 2024

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

Menko Luhut bidik Pulau Samosir jadi destinasi wisata premium
Kemenkop UKM: Penegakan hukum impor pakaian bekas harus makin ketat
Pemerintah targetkan Prakerja diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut sasar 1.003 KPM
Banjir wisatawan, pengelola Gili Tramena diminta jaga sapta pesona
VICI bawa produk perkakas profesional di IIMS harga mulai Rp1 jutaan
Bali dapat tambahan kuota 250 ribu elpiji subsidi 3 kg
Keraton Surakarta berharap revitalisasi sasar bangunan dalam

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 02:34 WIB

Menko Luhut bidik Pulau Samosir jadi destinasi wisata premium

Sabtu, 24 Februari 2024 - 00:32 WIB

Pemerintah targetkan Prakerja diikuti 1,148 juta peserta tahun ini

Jumat, 23 Februari 2024 - 23:30 WIB

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut sasar 1.003 KPM

Jumat, 23 Februari 2024 - 22:30 WIB

Banjir wisatawan, pengelola Gili Tramena diminta jaga sapta pesona

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:29 WIB

VICI bawa produk perkakas profesional di IIMS harga mulai Rp1 jutaan

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:28 WIB

Bali dapat tambahan kuota 250 ribu elpiji subsidi 3 kg

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:26 WIB

Keraton Surakarta berharap revitalisasi sasar bangunan dalam

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:23 WIB

Gubernur sebut Kepri jadi pintu masuk wisman terbesar ketiga nasional

Berita Terbaru

TERKINI

Imigrasi Batam deportasi buron asal Jepang

Sabtu, 24 Feb 2024 - 02:07 WIB