Kemenkominfo dorong dibuatnya regulasi komprehensif tentang AI

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Rumah Bicara) – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mendorong dibuatnya regulasi komprehensif tentang kecerdasan artifisial (AI) karena pedoman etika (Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial) sifatnya tidak memaksa.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), imbuh dia, sedang mengolah peraturan presiden tentang kecerdasan artifisial (AI) yang diharapkan nantinya bisa menjadi undang-undang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita dorong untuk negara ini membuat regulasi (tentang AI). Sudah dirintis oleh BRIN. BRIN sedang menggodok Perpres tentang AI,” kata dia dalam Forum Diskusi Media bertema “Al dan Keberlanjutan Media” yang digelar daring dan luring di Jakarta, Senin.

Baca juga: Wamenkominfo: Penyiapan Perpres AI perlu untuk payung hukum lebih kuat

Menurut Usman, upaya BRIN dalam menyusun peraturan presiden ini tepat, mengingat Indonesia saat ini sudah memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020-2045 yang salah satu poin di dalamnya membahas tentang etika dan kebijakan.

“Pas sekali kalau BRIN mulai menyusun, bentuknya Perpres saja dulu. Jadi sama, meniru Publisher Right kelihatannya. Di masa depan tentu kita berharap ini berbentuk undang-undang. Tapi jangan terlalu lama,” ujar dia.

Dia lalu mengatakan Uni Eropa beberapa waktu lalu menyepakati undang-undang tentang kecerdasan artifisial yang akan berlaku tahun 2026. Aturan ini nantinya mengharuskan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan lainnya mematuhi kewajiban transparansi semisal menyertakan nama sumber yang dikutipnya, sebelum dipasarkan.

“UU Uni Eropa tentang AI itu baru berlaku tahun 2026. Dua tahun kemudian yang teknologinya sudah berkembang. Tetapi tidak apa-apa daripada tidak melakukan,” kata dia.

Baca juga: Menyusul SE, regulasi khusus untuk atur AI disiapkan

Baca Juga :  Microsoft Copilot tersedia sebagai aplikasi mirip ChatGPT di Android

Pembahasan tentang pentingnya regulasi komprehensif tentang AI ini mengemuka salah satunya terkait dengan masalah yang terjadi di dunia digital khususnya media saat ini, yakni saat platform digital mengutip berita-berita dari media konvensional tanpa izin lalu memonetisasinya.

Usman mengatakan, masalah ini belum tentu dapat diatasi dengan Publisher Right atau Hak Penerbit.

“Kalau AI yang melakukan apakah kita bisa menggunakan Publisher Right kalau nanti diundangkan, ditandatangani presiden? Saya kira belum tentu juga karena platform digital memang menggunakan AI. Tetapi perusahaan AI belum tentu mau disebut sebagai perusahaan platform digital,” demikian kata dia.

Baca juga: Nezar tekankan perlunya tata kelola AI pastikan pemanfaatan yang aman

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © Rumah Bicara 2024

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

Wamenkominfo nilai humas pemerintah perlu bangun strategi komunikasi
Komite independen awasi implementasi Perpres “Publisher Rights”
Wamenkominfo sampaikan peran program DLA cetak pemimpin digital
Itjen Kemenkominfo adopsi transformasi digital lakukan pengawasan
Itjen Kominfo awasi 17 program prioritas senilai Rp7,9 triliun di 2023
Menkominfo tutup perayaan Natal 2023 dengan berbagi kebahagiaan
Gim “Mortal Kombat 1” bakal hadirkan fitur bermain lintas platform
Kemendag sebut migrasi sistem TikTok-Tokopedia sesuai target

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:39 WIB

Pj Gubernur Jatim: Pembangunan pabrik smelter dongkrak perekonomian

Sabtu, 24 Februari 2024 - 05:37 WIB

Kemenkop UKM harap aturan UMKM wajib bersertifikasi halal ditunda

Sabtu, 24 Februari 2024 - 04:35 WIB

Era elektrifikasi peluang modifikator lokal berkarya

Sabtu, 24 Februari 2024 - 03:34 WIB

Israel membangun lebih dari 3.300 unit pemukiman di Tepi Barat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 02:34 WIB

Menko Luhut bidik Pulau Samosir jadi destinasi wisata premium

Sabtu, 24 Februari 2024 - 01:33 WIB

Kemenkop UKM: Penegakan hukum impor pakaian bekas harus makin ketat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 00:32 WIB

Pemerintah targetkan Prakerja diikuti 1,148 juta peserta tahun ini

Jumat, 23 Februari 2024 - 23:30 WIB

Bapanas: Bantuan pangan beras 10 kg di Sulut sasar 1.003 KPM

Berita Terbaru

BOLA

PSIS bermain seri 1-1 lawan Dewa United

Sabtu, 24 Feb 2024 - 07:41 WIB