Pemerintah targetkan aturan soal lembaga pengawas PDP selesai Q2 2024

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 09:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sesuai amanat undang-undangnya kami siapkan lembaga baru lewat Peraturan Presiden.

Jakarta (Rumah Bicara) – Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan aturan tentang pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) bisa selesai pada kuartal kedua (Q2) 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sesuai amanat undang-undangnya kami siapkan lembaga baru lewat Peraturan Presiden. Drafnya sudah ada, tinggal tunggu jadwalnya, target kami Q2 tahun ini itu bisa selesai, jadi, Perpres mengatur lembaga baru itu,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi akan menjalankan tugasnya seperti yang tertuang di dalam UU nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindung Data Pribadi (PDP). Dalam regulasi itu, pada pasal 58 ayat 2 disebutkan lembaga pengawas PDP bertugas tidak hanya menetapkan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi masyarakat, tapi, juga melakukan penegakan hukum administratif UU tersebut.

Baca juga: UU PDP hadir beri keseimbangan tata kelola pemrosesan data

Semuel mengatakan lembaga tersebut akan bersifat independen dan langsung berada di bawah Presiden.

UU PDP mengandung 16 bab dan 76 pasal yang diresmikan pada triwulan 2022, tepatnya pada September 2022 oleh DPR RI dan Kementerian Kominfo.

Setelah disahkan, Kementerian Kominfo menyiapkan dua aturan turunan untuk melengkapi UU PDP. Pada triwulan tiga 2023, publik diajak untuk ikut ambil bagian dan memberi masukan terhadap aturan pelaksana yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP).

RPP PDP merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disiapkan sejak regulasi tersebut disahkan pada 2022.

Saat ini pelaksanaan UU PDP berada dalam masa transisi selama dua tahun sebelum regulasi tersebut benar-benar diimplementasikan dan berlaku penuh pada Oktober 2024.

Baca Juga :  Militer Jepang akan mengadopsi layanan satelit Starlink

Selama masa transisi, para pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan perangkat lainnya yang terkait, baik dari sektor publik maupun privat, diminta untuk mempelajari hingga menyiapkan teknis implementasi pada masing-masing institusi.

Baca juga: Kemenkominfo ajak publik beri masukan aturan pelaksana PDP

Baca juga: Pemerintah libatkan semua pihak rumuskan aturan turunan UU PDP

Baca juga: Dugaan kebocoran data DPT jadi momentum percepat aturan turunan UU PDP

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © Rumah Bicara 2024

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

Kemendikbudristek kaji penggunaan AI di satuan pendidikan
“Publisher Rights” buat kerja sama platform digital dan media terarah
Telkomsel dan Telkom kenalkan solusi digital korporasi dan industri
Gaet operator global, Telkomsel permudah pelancong saat di luar negeri
Kredit BRIguna beri ide usaha sampingan yang bikin cuan
Pertumbuhan startup nasional bukti keberhasilan hilirisasi digital
Bongkar keunggulan Huawei Freebuds Pro 3 yang bakal rilis di Indonesia
Zumba Fitness luncurkan aplikasi konsumen pertamanya Zumba App

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 03:09 WIB

Bantu jaga ketahanan pangan, warga diimbau tanam sayur metode vertikal

Jumat, 23 Februari 2024 - 01:07 WIB

Proyeksi saham BSI tembus Rp2.700 per lembar

Jumat, 23 Februari 2024 - 00:05 WIB

Pakar UGM: Peluang ekspor rempah-rempah Indonesia masih menjanjikan

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:03 WIB

Bapanas: Bantuan pangan beras guna kendalikan permintaan di masyarakat

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:03 WIB

OIKN: Kota dapat mempengaruhi pencapaian SDGs secara signifikan

Kamis, 22 Februari 2024 - 21:01 WIB

Khofifah: Implementasi ilmu terapan atasi permasalahan petani garam

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:01 WIB

Neraca perdagangan Indonesia dengan Mesir surplus Rp18,23 triliun

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:59 WIB

Pemprov Sumut targetkan perputaran uang UMKM di F1H2O capai Rp1 miliar

Berita Terbaru

DUNIA

China akan mulai babak baru “diplomasi panda”

Jumat, 23 Feb 2024 - 02:58 WIB