Syarat atur regulasi platform digital tidak kurangi sisi positifnya

- Jurnalis

Selasa, 30 Januari 2024 - 02:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Rumah Bicara) – Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Agus Sudibyo berpendapat salah satu syarat mengatur regulasi platform digital yakni tidak mengurangi sisi positif antara lain mendukung kebebasan berekspresi dan demokrasi.

“Sisi positif transformasi digital untuk mendukung demokrasi, kebebasan berekspresi, itu harus dipreservasi. Lalu, jangan mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur atau over regulation,” kata dia dalam Forum Diskusi Media bertema “Al dan Keberlanjutan Media” yang digelar di Jakarta, Senin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga: Menkopolhukam: Pemerintah kaji regulasi dukung jurnalisme berkualitas

Agus yang juga peneliti, pemerhati isu komunikasi, digitalisasi dan filsafat sosial itu mengatakan beberapa waktu lalu muncul tren di sejumlah negara terkait upaya mengatur operasi platform dengan berbagai regulasi, kendati belum ada contoh negara yang benar-benar berhasil membuat regulasinya.

Tetapi, dia meyakini mengatur platform sebagai sebuah keniscayaan dan ini harus berani dimulai.

“Publisher Rights (Hak Penerbit) itu dimulai oleh Jerman tahun 2015 dan itu ditolak oleh publisher lalu diperbaiki lagi, sehingga muncul formulasi yang lebih operasional. Regulasi ini suatu yang ongoing process, seperti membangun rumah tumbuh, tetapi harus berani dimulai. Kalau mau mengatur digitalisasi syaratnya satu jangan takut ada kelemahan,” ujar dia.

Baca juga: Kemenkominfo ajak platform digital pantau judi online Pilpres 2024

Sementara itu, di Indonesia, masih terkait Hak Penerbit, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada November lalu menyatakan naskah Peraturan Pemerintah Hak Penerbit sudah memasuki tahap final. Nantinya, apabila Peraturan presiden ini telah diteken oleh presiden, maka media memiliki kekuatan menuntut platform yang menggunakan konten mereka untuk bagi hasil. Platform tidak bisa lagi secara bebas bisa mengambil berita dari media.

Baca Juga :  Kecerdasan buatan akan disrupsi dunia HR secara positif

“Intinya apa yang dilakukan Pemerintah selama ini dalam konteks Publisher Rights itu menurut saya sudah bagus. Ketika Pemerintah melakukan draft Publisher Rights, itu masyarakat sipil, asosiasi media dilibatkan,” demikian ujar Agus. 

Baca juga: Rancangan Perpres Publisher Right ditargetkan selesai pada Maret

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © Rumah Bicara 2024

Sumber : www.antaranews.com

Berita Terkait

PWI sebut “publisher right” dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
Lenovo boyong laptop konsepnya dengan layar transparan di MWC 2024
OpenAI kenalkan Sora, kecerdasan buatan untuk ubah teks ke video
Samsung Galaxy Z Fold6 digadang bakal miliki kamera utama 200 MP
Fase pertama PLTS IKN beroperasi pada 29 Pebruari 2024
KPI-RRI-Kino Media bekerja sama untuk penuhi hak kelompok disabilitas
Xiaomi pastikan Redmi Note 13 meluncur di Indonesia akhir Februari
Neural Engine iPhone 16 dipadukan dengan fitur AI generatif iOS 18

Berita Terkait

Sabtu, 17 Februari 2024 - 09:23 WIB

Cuaca kian menghangat, Dunia Es dan Salju Harbin China resmi ditutup

Sabtu, 17 Februari 2024 - 07:20 WIB

Wuling perkenalkan Cloud EV, mobil listrik ketiganya di Indonesia

Sabtu, 17 Februari 2024 - 06:16 WIB

BYD umumkan harga tiga produk mobil di IIMS 2024

Sabtu, 17 Februari 2024 - 05:15 WIB

Pertemuan para menhan NATO bahas penguatan pertahanan

Sabtu, 17 Februari 2024 - 04:15 WIB

Laos tingkatkan standar pariwisata untuk tarik lebih banyak wisatawan

Sabtu, 17 Februari 2024 - 03:13 WIB

Presiden Ukraina legalkan ganja medis

Sabtu, 17 Februari 2024 - 02:10 WIB

AS ingatkan Putin tidak ikut campur di pilpres

Sabtu, 17 Februari 2024 - 01:09 WIB

AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina

Berita Terbaru

BISNIS

Pertagas Niaga tingkatkan ketersediaan LNG di Jawa-Bali

Sabtu, 17 Feb 2024 - 08:24 WIB