JK ingatkan hukuman aparat negara tidak netral amat berat

- Jurnalis

Minggu, 19 November 2023 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Rumahbicara.com) –

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa hukuman bagi aparat negara yang tidak netral selama pemilihan umum (pemilu) amat berat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Minggu.

JK mengatakan hal tersebut usai bertemu dengan calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Pertempuran (PDIP) Ganjar Pranowo di kediamannya.

Menurut dia, hukuman tersebut layak diberikan kepada para aparat negara yang tidak netral, karena mereka telah melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan di sumpah pejabat,” ujarnya.

Dia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman, serta aparat negara tetap bersikap netral.

“Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, secara aman, dan netral,” kata JK.

Komisi Suksesi Umum (KPU) RI pada Senin, (13/11) menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Akibat pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca Juga :  Pangkoarmada: Konektivitas selatan-selatan harus manfaatkan ALKI

Baca juga: Ganjar temui JK, diskusi tentang netralitas aparat negara

Baca juga: JK: Pemilu damai bisa terwujud asal sistem berjalan baik

 

“Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” kata JK.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Penyunting: Imam Budilaksono
COPYRIGHT © Rumahbicara.com 2023

Asal : www.antaranews.com

Berita Terkait

Berita unggulan terkini, KPK akan panggil pengusaha M Suryo hingga tiga pendaki asal Riau jadi korban Marapi
100 personel TNI siaga bantu warga terdampak banjir di Kapuas Hulu
Hukum kemarin, TNI-POLRI kawal Pemilu hingga KPK konfirmasi Firli
Ganjar: Membangun Indonesia dengan meninggalkan budaya salah besar
Gubenur Kaltara deklarasikan pemilu damai 2024
KPK akan panggil pengusaha M Suryo terkait perkara di DJKA
Mahfud janji beri perhatian khusus pada pesantren di Indonesia
Pemprov: Urban farming perlu digalakkan di Sumatera Utara

Berita Terkait

Rabu, 6 Desember 2023 - 08:27 WIB

Realisasi belanja produk lokal oleh Kemenhub lampaui target

Rabu, 6 Desember 2023 - 06:26 WIB

PGN unggulkan kompetensi dan adaptasi digital dalam pengelolaan SDM

Rabu, 6 Desember 2023 - 05:24 WIB

Sekretaris Menteri: BUMN harus inklusif bagi mitra domestik dan global

Rabu, 6 Desember 2023 - 04:23 WIB

Pelni sediakan akomodasi terapung gratis dukung Hari Nusantara 2023

Rabu, 6 Desember 2023 - 03:22 WIB

Pemerintah dan pebisnis kolaborasi penanganan polusi udara

Rabu, 6 Desember 2023 - 02:21 WIB

Kementerian BUMN apresiasi 49 mitra berkinerja terbaik sepanjang 2022

Rabu, 6 Desember 2023 - 01:20 WIB

PLN galang kolaborasi global dukung pendanaan transisi energi di RI

Rabu, 6 Desember 2023 - 00:19 WIB

BYD rencanakan gebrakan baru di pasar otomotif Indonesia

Berita Terbaru