Mahfud pastikan segera bahas kelanjutan mekanisme kerja Satgas TPPU

- Jurnalis

Kamis, 18 Januari 2024 - 01:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (Rumahbicara.com) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) Mahfud MD. memastikan dirinya bersama Komite TPPU segera membahas cara melanjutkan mekanisme kerja yang digunakan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU).

Dengan demikian, meskipun masa kerja Satgas TPPU berakhir pada 31 Desember 2023, tetapi cara kerja yang digunakan mereka dapat diterapkan dalam satuan-satuan lainnya yang kerjanya juga terkait dengan pencegahan serta penindakan dugaan tindak pidana pencucian uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Satgas TPPU ini sudah berakhir masa tugasnya. Namun, mekanisme kerja Satgas TPPU yang terbangun dengan baik akan dilanjutkan dan menjadi optimalisasi kerja tim pelaksana TPPU,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, dia selaku ketua Komite (TPPU) akan menyelenggarakan rapat komite dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk membahas masalah tersebut.

Baca juga: Menko Polhukam pamerkan kerja Satgas TPPU evaluasi 300 laporan PPATK

Baca juga: Hakim tolak eksepsi ayah gembong narkoba Fredy Pratama

Satgas TPPU dibentuk berdasarkan hasil keputusan Komite TPPU yang dipimpin oleh Mahfud pada April 2023. Satuan tugas itu, yang terdiri atas 12 ahli serta praktisi, bertugas memeriksa kembali atau mengevaluasi 300 laporan transaksi mencurigakan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.

Total nilai transaksi dari 300 laporan itu mencapai Rp349 triliun.

“Dalam kurun waktu delapan bulan, satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat, informasi, dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun. Sebanyak 300 surat LHA (laporan hasil analisis), LHP (laporan hasil pemeriksaan), informasi, seluruhnya telah dibahas secara sistematis dalam Satgas TPPU,” kata Mahfud.

Dia pun menyoroti salah satu laporan hasil pemeriksaan PPATK yang memuat transaksi mencurigakan senilai Rp189 triliun dari aktivitas importasi emas.

Baca Juga :  Pemkab Agam Sumbar dirikan dua posko siaga erupsi Gunung Marapi

“Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Namun, dengan supervisi satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap tindak pidana oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Ditjen Pajak,” kata Menko Polhukam RI, yang juga bertugas sebagai Ketua Pengarah Satgas TPPU.

Terkait kasus itu, Mahfud menyampaikan Satgas TPPU merekomendasikan adanya supervisi terhadap proses hukumnya yang saat ini diduga terkait dengan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana perpajakan.

“Tadi ada usul yang spesifik, dibentuk kelompok kerja yang terus mengawasi laporan dan memonitor, dikirim tanggal berapa suratnya, sebulan kemudian sampai mana, dan seterusnya agar tidak ada yang terlantar,” kata Mahfud.*

Baca juga: KPK terima 5.079 pengaduan dugaan korupsi pada 2023

Baca juga: Jaksa KPK limpahkan berkas dugaan TPPU mantan Bupati Buru Selatan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Penyunting: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © Rumahbicara.com 2024

Asal : www.antaranews.com

Berita Terkait

Kemarin, Film Avatar hingga elektrifikasi buka peluang builder lokal
Kriminal kemarin, Polda panggil Firli hingga hukuman pengedar narkoba
Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan
Aliansi Advokat Indonesia: Pertahankan hasil pemilu sesuai mekanisme
Ten Hag akan lakukan segalanya demi bawa MU finis di empat besar
Imigrasi Batam deportasi buron asal Jepang
Temui Sri Sultan HB X selama dua jam, ini kata Menko Polhukam
Dubes Ukraina sebut masyarakat internasional bisa hentikan perang

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:12 WIB

Kemarin, Film Avatar hingga elektrifikasi buka peluang builder lokal

Sabtu, 24 Februari 2024 - 05:10 WIB

Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan

Sabtu, 24 Februari 2024 - 04:09 WIB

Aliansi Advokat Indonesia: Pertahankan hasil pemilu sesuai mekanisme

Sabtu, 24 Februari 2024 - 03:08 WIB

Ten Hag akan lakukan segalanya demi bawa MU finis di empat besar

Sabtu, 24 Februari 2024 - 02:07 WIB

Imigrasi Batam deportasi buron asal Jepang

Sabtu, 24 Februari 2024 - 01:06 WIB

Temui Sri Sultan HB X selama dua jam, ini kata Menko Polhukam

Sabtu, 24 Februari 2024 - 00:05 WIB

Dubes Ukraina sebut masyarakat internasional bisa hentikan perang

Jumat, 23 Februari 2024 - 23:04 WIB

KPU: Anggaran Sirekap akan dilaporkan dan diaudit BPK 

Berita Terbaru