Tina Toon desak DKI jelaskan tindak lanjut hasil reses DPRD

Jakarta (Rumahbicara.com) – Anggota Komisi A DPRD DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon mendesak Pemerintahan Provinsi DKI menjelaskan tindak lanjut hasil reses tahun 2023 sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Kita turun mendapatkan aspirasi dari masyarakat lalu dikumpulkan ke eksekutif dengan harapan bisa ditindaklanjuti, tapi seringkali kita tidak mendapatkan kabar terbaru,” kata Tina dalam penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2023 di Jakarta, Senin.

Tina menuturkan hingga kini belum mendapatkan kelanjutan apakah hasil reses tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Padahal, menurut dia, anggota Dewan memiliki pertanggungjawaban kepada para pemilih atau konstituennya usai turun ke lapangan menemui mereka.

Karena itu, dia berharap agar Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sudah seharusnya memberitahukan perkembangan dari aspirasi yang disampaikan melalui reses. “Kami sudah melaksanakan reses beberapa kali, kalau saya sejak 2019,” katanya.

Baca juga: Legislator minta DKI waspada wabah kutu busuk

Baca juga: Shinta Yosefina resmi jadi anggota DPRD DKI

Selain itu, dia juga menyoroti hasil reses seharusnya dikelola secara daring sehingga mudah dipantau proses tindak lanjut yang dilakukan pihak eksekutif. Dia membandingkan dengan sistem belanja daring.

“Jadi saya sudah usul reses sekarang sistemnya juga ‘online’, kalau belanja ‘online’ pesan bayar, diproses, dikirim, selesai, proses itu ada,” ujarnya.

Dia memberi contoh pembelian beton pracentak berbentuk U (U-ditch) untuk pemasangan di saluran air tingkat RT dan RW perlu dipantau proses yang dilakukan eksekutif sebagai bukti pihaknya menjawab aspirasi masyarakat.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempertimbangkan untuk memberikan anggota DPRD akses ke sistem E-planning dan E-budgeting.

​​​​​​”Nanti kami bicarakan dengan Pak Sekda (Sekretariat Daerah) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) mengenai E-planning E-budgeting di BPKD ya,” kata Heru usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Penyunting: Sri Muryono
COPYRIGHT © Rumahbicara.com 2023