Warga Graha Asri Bekasi minta tutup usaha manufaktur ilegal

- Jurnalis

Rabu, 7 Februari 2024 - 04:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kami mendesak Pemkab Bekasi untuk tegas, tutup usaha pabrikasi ilegal yang merusak lingkungan hidup dan berdampak negatif kepada masyarakat

Kabupaten Bekasi (Rumahbicara.com) – Warga Perumahan Graha Asri Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemerintah daerah menutup usaha manufaktur ilegal yang beroperasi di wilayah itu karena menimbulkan efek negatif bagi lingkungan serta masyarakat setempat.

“Kami mendesak Pemkab Bekasi untuk tegas, tutup usaha pabrikasi ilegal yang merusak lingkungan hidup dan berdampak negatif kepada masyarakat,” kata Ketua RT 002/008 Perum Graha Asri Jatireja Domo di Cikarang, Selasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengatakan warga setempat telah melaporkan persoalan ini kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengingat keberadaan usaha tersebut diduga kuat tidak memiliki dokumen perizinan berusaha, termasuk dalam hal pengelolaan limbah, sampah, serta sumber lain yang berdampak pencemaran lingkungan.

“Laporkan warga sudah diajukan sejak tanggal 18 Oktober 2023 lalu,” katanya.

Warga Perumahan Graha Asri Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak keberadaan usaha bengkel mesin manufaktur ilegal di tengah permukiman dengan memasang spanduk penolakan. (Rumahbicara.com/Pradita Kurniawan Syah).


Domo menyebutkan dari hasil pendataan, sedikitnya terdapat 14 usaha pabrikasi rumahan yang beroperasi mengolah bahan baku menjadi barang jadi memakai peralatan, mesin, dan tenaga kerja atau manufaktur dengan posisi berjejer di tengah permukiman mereka.

Bahkan ada unit usaha yang membuka lebih dari satu kegiatan dengan menyulap kios menjadi workshop machining. “Mereka bukan warga yang berdomisili lingkungan kami, hanya berusaha di sini. Kios yang dibangun pengembang untuk warung dialihfungsikan menjadi bengkel pabrikasi,” katanya.

Sebelum dilaporkan, warga sudah meminta para pelaku usaha itu untuk memperhatikan hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan pada lingkungan. Namun permintaan tersebut diabaikan pemilik usaha.

Baca juga: Bekasi terapkan pendidikan antikorupsi di sekolah formal

“Sampai saat ini mereka masih beroperasi 24 jam setiap harinya. Selain menimbulkan kebisingan, getaran dari mesin bubut, mesin stamping juga dikeluhkan warga. Kemudian lalu lintas terganggu dan got saluran air juga pada mampet. Sebagai ketua RT tentu saya wajib memfasilitasi apa yang dikeluhkan warga,” katanya.

Baca Juga :  Kemenkes siapkan 740 fasilitas kesehatan tangani dampak polusi udara

Dia berharap pihak terkait segera turun ke lokasi untuk menindaklanjuti aduan dan keluhan warga ini. “Akibat komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, katanya mereka akan turun ke lokasi. Kita masih menunggu,” ucap dia.

Kepala Desa Jatireja Suwandi mengaku keluhan warga menyangkut dampak aktivitas pabrikasi ilegal ini telah difasilitasi melalui komunikasi aparatur wilayah dengan para pemilik usaha namun permintaan warga tidak dipenuhi mereka.

“Jadi memang dengan lingkungan saja tidak ada guyub. Seharusnya memang ada kepatutan yang harus dipahami ketika mendirikan usaha di tengah-tengah pemukiman warga karena memang bukan zona industri. Di situ lah keluh-kesah yang saya terima hingga akhirnya warga bergerak,” katanya.

Kepala Bidang Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Arnoko mengatakan laporan warga ini akan ditindaklanjuti pada pekan ini dengan peninjauan lapangan di lokasi yang dimaksud.

Peninjauan lapangan bertujuan untuk mengukur tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrikasi, termasuk dampak pencemaran lingkungan lain yang ditimbulkan, serta pengecekan izin berusaha kegiatan tersebut.

“Besok peninjauan ke lapangan dan kami langsung mengirimkan pemberitahuan melalui surat tertulis ke pihak pengusaha untuk mencari lokasi baru usaha pabrikasi dimaksud dengan batas maksimal 10 hari setelah surat diterima pengusaha,” katanya.

Arnoko memastikan apabila pengusaha tidak merespon teguran tertulis hingga batas akhir yang telah ditentukan, maka tindakan hukum akan dijatuhkan.

“Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan tindakan pemasangan police line di tempat usaha pabrikasi tersebut agar mereka tidak lagi bisa beraktivitas di sana,” kata dia.

Baca juga: UI-ISF temukan sumber air Bekasi-Lampung tercemar E.coli

Baca juga: Pemkab Bekasi segel usaha peleburan aluminium cemari lingkungan

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Penyunting: Indra Gultom
Copyright © Rumahbicara.com 2024

Baca Juga :  Konferensi Internasional Boao ke-2 tentang Studi Produk Medis Dunia Nyata Diadakan di Hainan

Asal : www.antaranews.com

Berita Terkait

Verstappen: Masih terlalu dini sebut Red Bull sebagai tim terkuat
Kemenhub maksimalkan Pelabuhan Bitung tingkatkan ekspor perikanan
Kemarin, Film Avatar hingga elektrifikasi buka peluang builder lokal
Kriminal kemarin, Polda panggil Firli hingga hukuman pengedar narkoba
Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan
Aliansi Advokat Indonesia: Pertahankan hasil pemilu sesuai mekanisme
Ten Hag akan lakukan segalanya demi bawa MU finis di empat besar
Imigrasi Batam deportasi buron asal Jepang

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 23:43 WIB

Wamenkominfo nilai humas pemerintah perlu bangun strategi komunikasi

Jumat, 23 Februari 2024 - 22:41 WIB

Komite independen awasi implementasi Perpres “Publisher Rights”

Jumat, 23 Februari 2024 - 21:41 WIB

Wamenkominfo sampaikan peran program DLA cetak pemimpin digital

Jumat, 23 Februari 2024 - 20:39 WIB

Itjen Kemenkominfo adopsi transformasi digital lakukan pengawasan

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:38 WIB

Itjen Kominfo awasi 17 program prioritas senilai Rp7,9 triliun di 2023

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:36 WIB

Menkominfo tutup perayaan Natal 2023 dengan berbagi kebahagiaan

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:34 WIB

Gim “Mortal Kombat 1” bakal hadirkan fitur bermain lintas platform

Jumat, 23 Februari 2024 - 14:33 WIB

Kemendag sebut migrasi sistem TikTok-Tokopedia sesuai target

Berita Terbaru

BOLA

Persik Kediri waspadai dua pemain Persis

Sabtu, 24 Feb 2024 - 09:46 WIB